Budaya Anti Korupsi Harus Diciptakan Dalam Melawan Budaya Korupsi

Ketua Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Komite Advokasi Daerah (KAD) pencegahan korupsi Sumut Erikson Tobing mengatakan, untuk mencegah korupsi harus  dulu ciptakan budaya anti korupsi untuk melawan korupsi. Sehingga budaya harus di lawan dengan budaya, karena ilmu pengetahuan tidak akan mampu mengalahkan budaya korupsi.

Selama ini, budaya korupsi sudah di instal di dalam benak manusia, sehingga orang-orang pintar berpangkat dalam alim uilama juga ada yang terjerat korupsi. Maka untuk pencegahan korupsi haris di ciptakan budaya anti korupsi sejak sekarang. Jika itu telah tercipta, budaya korupsi akan hilang dari Indonesia khususnya Sumatera Utara," kata Erikson.

Baca juga: Myanmar Melarang Transmisi Televisi Satelit

Untuk itu, dia menyarankan di tiap-tiap instalasi harus serius melahirkan budaya anti korupsi. Tidak ada salahnya kalau di lembaga pemerintahan ada baju dinas / seragam bertuliskan "Saya Anti Korupsi". Maka dari tulisan tersebut membuat masing-masing pribadi akan bertanggung jawab pada tugasnya dan malu melakukan korupsi. "Marilah kita jadi pelopor anti korupsi, agar kondisi korupsi Sumut sudah "merah darah| berangsunr-angsur berubah warna/" ungkapnya.

Dia menyinggung sudah di lantik 11 kepala daerah di Sumut pada tanggal 26 Februari lalu. Dari ke 11 bupati dan wakil kota beserta wakilnya, ada yang pendatang baru dan ada yang pertahanan. Erikson melihat, dari seluruh kepala daerah yang baru di lantik Hubernur Sumut Tersebut, hanya sedikit yang konsisten melakukan perubnahan di daerah pemerintahannya.

Korupsi di pemerintahan umumnya terjadi pada terang pengadaan barang dari jasa (lelang proyek) sehingga tidak lepas dari para panitia yuang sudah sangat pintar di bidangnya.

Baca juga: Akhir Dari Kejayaan Dunia Otomotif

Erikson menyarankan agar kepala daerah mengganti para panitia yang sudah menekuni bidangnya itu dengan orang0-orang muda dan belum berpengalaman. Tidak perlu orang-orang pintar, biar saja yang taman SMA di ajari tentang pelelangan barang dan jasa.

Karena mereka belum terkontaminasi virus-virus korupsi, biarkanlah pada diri mereka di namakan budaya anti korupsi. Mari kita bekerja keras menciptakan budaya anti korupsi. Kami dari KAD sifatnya penjegahan, penindakan, terus di lakukan tapi persentase korupsi terus meningkat, makannya perlu ada pencegahan. tuturnya.

GACOR77
Duniakana.com
Chrnn.com
rupiah138

Myanmar Melarang Transmisi Televisi Satelit

Menunjukkan rasa anti-kode; Penduduk menentang kudeta militer di negara bagian Hepakkant, Kachin, Myanmar. Kemarin, Duta Besar Tiongkok di PBB meminta upaya diplomatik politik yang lebih aktif untuk menyelesaikan konfrontasi di Myanmar setelah kupon militer 1 Februari 2021. Dia memperingatkan bahwa kekerasan yang lebih besar dapat menyebabkan kekacauan. Bahkan perang saudara.

Otoritas Dewan Media yang dikendalikan oleh Myanmar telah mengumumkan larangan siaran televisi satelit. Mereka mengatakan bahwa di luar transmisi mereka mengancam keamanan nasional dan memenjarakan setiap orang yang ditunjukkan bahwa melanggar aturan.

Baca juga: Yang Paling Layak Menjadi Manusia

katakita, "Saluran satelit tidak lagi legal, siapa pun yang melanggar undang-undang televisi dan video, terutama mereka yang menggunakan piring satelit, dibandingkan dengan setahun di penjara dan denda 500.000 kyat (4,6 juta rupee). Berita ilegal transmisi media yang mengikis keamanan. Hukum, publik dan napas pengkhianatan. "Diinformasikan oleh televisi negara MRTV.

Dengan akses Internet seluler, itu dipotong menjadi upaya untuk memadamkan protes terhadap anti-orang setelah pukulan 1 Februari, tampaknya Myanmar telah kembali ke isolasi yang mendahului reformasi demokratis selama beberapa dekade.

Selain itu, media pemerintah melaporkan bahwa 5 orang meninggal dalam ledakan di Myanmar minggu ini, termasuk anggota parlemen yang tampaknya membuat bom.

Setelah pukulan itu, kekerasan di Myanmar meningkat, dan pasukan keamanan menewaskan lebih dari 760 warga sipil.

Masalah Sanksi

Duta Myanmar untuk PBB, Kyumoy Tone, mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat bahwa Washington harus mengenakan sanksi pada perusahaan minyak dan gas milik negara dan bank-bank pemerintah di Myanmar.

Dia mengatakan kepada Komite Luar Negeri itu, selain Myawadi dan Bank Enwa, yang dikelola oleh militer, Amerika Serikat harus memberlakukan sanksi pada perusahaan minyak atau gas dari Myanmar (MFTB) dan bank perdagangan luar negeri (MFTB).

Baca juga: Akhir Dari Kejayaan Dunia Otomotif

Moge mengoperasikan ladang gas lepas pantai dalam usaha patungan dengan perusahaan internasional, termasuk Chevron France dan Amerika. MFTB membuat transaksi penukaran mata uang untuk pemerintah Myanmar.

"Saya ingin menekankan bahwa di Myanmar tidak hanya penurunan demokrasi, tetapi juga krisis yang mengancam perdamaian dan keamanan regional." Saeed Zhuo Mo Tun, yang sangat terputus dengan pertemuan pada bulan Februari, tetapi membela kursi negaranya di PBB.